Requiem

Negara Vs. Kemiskinan Di Pedesaan

“Bahaya kelaparan?...

Di pulau Jawa yang subur dan kaya itu, bahaya kelaparan?

Ya, saudara pembaca. Beberapa tahun yang lalu ada distrik-distrik yang seluruh penduduknya mati kelaparan,…ibu-ibu menjual anak-anak untuk makan,…ibu-ibu memakan anaknya sendiri”

(Multatuli, Max Havelaar, 1972 (asli 1860): 64)

Satu persoalan yang tak lekang melekati gambaran negara-negara dunia ketiga adalah kemiskinan sebagian penduduknya. Di Indonesia kemiskinan bukan hanya berita tahunan, tapi laporan harian; bukan hanya catatan statistik, tapi juga gambaran kualitatif. Media massa tidak hanya menyodorkan berita-berita tentang kemiskinan, tetapi juga menjual kemiskinan lewat beberapa tayangan reality show-nya.

Kemiskinan tidak hanya ada di kota dengan jembel-jembel penghuni kolong jembatan sebagai lambangnya, tapi juga tidak beranjak pernah dari pedesaan meski pembangunan dan upaya pengentasan kemiskinan sudah dilakukan sejak lama. Sebenarnya apa sebab kemiskinan menimpa sebagian orang di pedesaan? Bukankah kita sering memperoleh gambaran damainya kehidupan desa yang orang-orangnya saling bantu, guyub, dan tolong-menolong seperti yang digambarkan buku-buku pelajaran sekolah?

“Kemiskinan sebagian orang di pedesaan itu parah.. Parah sekali. Dan kita, orang kota, tidak melihatnya karena terbiasa dengan gambaran desa dari buku sekolah tentang rumah nenek di desa berbukit hijau nan damai yang orangnya ramah saling tolong dan gotong-royong,” tutur Dede Mulyanto,S.Sos. Beliau lulus dari jurusan Antropologi Sosial Universitas Padjajaran pada tahun 2003 dengan bidang penelitian skripsi yang masih baru – Gerontologi, ilmu tentang masalah sosial masyarakat lanjut usia –  di almamaternya. Setahun kemudian diangkat menjadi dosen di jurusan Antropologi Universitas Padjajaran dan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung. Selain mengajar sekarang dia juga menjadi peneliti di Pusat Analisis Sosial Yayasan Akatiga, Bandung.

Berikut petikan wawancara Muhammad Kholikul Alim dengan Dede Mulyanto,S.Sos, tanggal 16 Agustus 2005, di Pondok Puri Indah Ciawi, Jl Lapangan Bola Ciawi no.9, Jatinangor, Sumedang.

Menurut amatan Anda, sebenarnya di mana akar kemiskinan itu?

Dari berbagai kepustakaan tentang kemiskinan di pedesaan, paling tidak ada tiga pendekatan yang berbeda memandang sumber kemiskinan. Pertama, boleh disebut pendekatan lingkungan. Sebab kemiskinan ada dalam lingkungan alam. Tanah tidak subur, iklim yang kurang cocok untuk bertani, bencana alam, wabah penyakit, atau air yang langka. Di Gunung Kidul, Yogyakarta, misalnya, penduduknya sebagian besar miskin karena memang lahannya kering. Di musim kemarau penduduk bisa menghabiskan banyak waktu hanya untuk memperoleh air kebutuhan sehari-hari. Waktu untuk mencari nafkah berkurang. Masalahnya kemudian adalah tidak semua penduduk di daerah kering itu miskin. Ada juga yang kayanya. Itu artinya alam bukanlah satu-satunya sumber kemiskinan. Sebagian orang, yang boleh dibilang pendukung pendekatan kultur, menyatakan bahwa mentalitas oranglah yang menjadi akar kemiskinan. Orang yang gigih, pekerja keras, hemat, dan berpikir rasional tidak akan terjebak dalam kemiskinan. Karena itu mentalitas penduduk miskin harus diubah. Tapi, persoalannya kemudian adalah ada orang yang sudah bekerja keras, hemat, dan memperhitungkan pilihan-pilihan rasional masih juga miskin karena saluran untuk kayanya nggak terbuka buat mereka. Oleh karena itu ada sebagian ilmuwan sosial, yang boleh dibilang pendukung pendekatan struktural, melihat akar kemiskinan adalah pada tatanan masyarakat yang timpang, menguntungkan sebagian orang dan merugikan yang lain.

Untuk konteks pedesaan Indonesia, faktor apa yang menyebabkan kemiskinan?

Saya secara pribadi sejalan dengan pandangan yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagian orang adalah karena tatanan masyarakat yang tidak adil. Di tingkat antarbangsa, lembaga-lembaga internasional seperti WTO (World Trade Organization), IMF (International Monetary Fund), atau Bank Dunia menjerat negara-negara miskin lewat utang agar pemerintahnya nurut sama mereka untuk menerapkan kebijakan yang menguntungkan negara-negara kaya dan para penanam modalnya. Di dalam negeri kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal industri di kota-kota ketimbang rakyat pedesaan. Di tingkat desa, pemerintah lebih banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan sebagian kecil elit desa daripada sebagian besar buruh tani. Contohnya adalah proyek intensifikasi pertanian yang menghasilkan hasil tani melimpah. Teknologi dan tatacara bertani dimoderenkan. Petani bisa panen dua-tiga kali setahun. Banyak petani naek haji. Ilmuwan menyebutnya revolusi hijau.

Mengapa intensifikasi pertanian itu hanya menguntungkan sebagian kecil elit desa?

Tidak semua penduduk desa punya lahan. Cuma sedikit yang punya lahan banyak. Sebagian besar penduduk desa itu buruh tani tanpa lahan. Naiknya produksi pertanian lebih dinikmati pemilik lahan saja. Sejak revolusi hijau, modal untuk menanam padi lebih besar. Petani harus beli bibit, pupuk, pestisida, dan sewa traktor. Jelas hanya petani kaya yang relatif tidak terlalu sulit menjalankannya. Sejak ada traktor buruh-buruh macul banyak kehilangan pekerjaan. Selain itu untuk jadi anggota kelompok tani orang harus menjadi pemilik lahan karena bantuan dari pemerintah seperti penyuluhan, pinjaman modal, dan kredit teknologi tani diprogramkan untuk pemilik lahan; bukan untuk buruh tani.

Bukankah di pedesaan Indonesia kepemilikan lahannya adalah terpetak-petak kecil yang hampir merata?

Nggak, sama sekali tidak. Di Jawa, yang sudah banyak diteliti, terjadi polarisasi kepemilikan sumber kekayaan. Penduduk terpolarisasi ke dalam dua kutub: golongan kaya dan golongan miskin. Orang bisa mengumpulkan kekayaan dengan macam-macam cara. Bisa dengan membeli lahan atau mengambilnya dari orang yang berhutang tapi tidak bisa membayarnya. Orang yang mempunyai hutang kepada rentenir karena mungkin gagal panen, anaknya sakit keras, atau ditipu, bisa kehilangan lahanya karena tidak bisa membayar hutang dan bunganya yang tinggi. Kalo tidak salah bunga pinjaman ke rentenir bisa 50% lho. Ya, namanya orang butuh apapun akan dilakukan, termasuk pinjam ke rentenir. Selain itu orang kaya mencari penduduk miskin yang membutuhkan uang dan menawarkan sistem pembelian ijon yang jelas-jelas merugikan orang miskin. Petani kaya juga bisa membayar buruh dengan murah karena orang yang cari kerja banyak. Keutungan hasil tani hampir semua masuk ke kantongnya. Di sisi lain anak-anak orang miskin nggak bisa sekolah karena biayanya mahal buat ukuran mereka. BOS (Biaya Operasional Sekolah) itu kan bantuan untuk siswa. Anak orang miskin ada yang jangankan mendapat BOS, jadi siswa saja tidak mampu. BOS itu cuma ganti SPP (Sumbangan Penyelengaraan Pendidikan), tapi kalo biaya lain-lain tetep bayar juga. Sekolah itu penting buat orang miskin bisa naek kelas. Tapi nyatanya saluran buat mereka sempit sekali. Jadi semakin hari ada dua golongan yang timpang kekayaannya: golongan orang kaya yang tambah sedikit jumlahnya dan golongan rakyat miskin yang tambah banyak.

Jika begitu, di pedesaan sudah terbentuk kelas-kelas?

Belum, belum ada kelas seperti dalam gambaran kaum marxis di pedesaan Jawa. Buruh tani miskin tidak terikat secara ideologis kepada buruh-buruh miskin lainnya. Keterikatan mereka masih pada majikan dan aliran politik atau keagamaannya. Hubungan antara majikan dan anakbuah masih ada dan itu menyulitkan terbentuknya kelas berdasarkan ekonomi. Buruh-buruh tani yang bekerja kepada patani kaya dari golongan santri akan lebih loyal kepada ‘aliran’ santrinya ketimbang kepada sesama buruh tapi dari abangan. Lihat saja dalam politik partai, partai-partai berbasis kelas buruh tidak laku, PBSD (Partai Buruh Sosiali Demokrat), PRD (Partai Rakyat Demokrat), tidak laku di desa-desa, yang laku adalah partai-partai aliran seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang mewakili nasionalis abangan atau Golkar yang nasionalis sekuler berbasis agak priyayi, atau yang berbasis santri tradisionalis seperti PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan), atau santri modernis seperti PAN (Partai Amanat Nasional) dan PBB (Partai Bulan Bintang).

Kembali ke soal kemiskinan, kira-kira bagaimana peran negara di dalamnya?

Seperti yang sudah saya katakan, negara bertanggung jawab atas kemiskinan sebagian warganya. Kebijakan yang menguntungkan segelintir golongan kaya harus diubah. Keberpihakan negara harus diberikan kepada rakyat miskin. Selama ini negara berpihak pada segelintir orang kaya dan orang berkuasa di kota. Contohnya adalah kebijakan beras murah. Kebijakan ini jelas tidak menguntungkan petani. Harga gabah dimonopoli pemerintah. Setiap kali harga beras naik, pemerintah buru-buru operasi pasar atau impor beras. Sedangkan ketika pupuk langka karena ditimbun distributor, pemerintah tidak bisa berkutik. Memang kalau harga beras mahal, penduduk miskin kota bisa ngamuk. Kerusuhan 14 Mei kan orang-orang miskin kota yang menjarah itu. Ini bahaya buat kestabilan ekonomi dan politik nasional. Suharto saja jatuh gara-gara sembako mahal. Jadi beras harus tetap murah. Kalau harga beras murah, siapa yang diuntungkan? Penanam modal. Gimana logikanya? Harga beras itu jadi salah satu patokan untuk menaikkan atau tidak menaikkan UMR (Upah Minimum Regional). Kalau harga beras murah UMR bisa ditekan semurah mungkin. Kalau upah buruh bisa kecil, keuntungan pengusaha bisa lebih besar. Itu kebijakan nasional yang menunjukkan keberpihakan negara. Di pedesaan negara lebih mendukung segelintir elit desa lewat patronase sipil ketimbang buruh tani.

Contoh bentuk patronase antara negara dengan elit desa seperti apa?

Misalnya begini. Kredit Usaha Tani itu diberikan kepada petani lewat kelompok-kelompok tani. Pinjaman ini diprogram untuk mereka yang punya lahan. Anggota kelompok tani yang betul-betul diuntungkan adalah mereka yang punya lahan karena kredit itu untuk bibit, pupuk, atau pestisida yang disebut saprotan. Buruh tani tidak butuh semua itu karena lahanpun tidak punya. Selain itu biasanya untuk jadi anggota kelompok tani orang harus punya lahan. Jadi program bantuan buat petani itu maksudnya adalah program untuk petani kaya, elit-elit desa. Jadi orang kaya bisa makin kaya, orang miskin bisa tambah miskin karena kebijakan-kebijakan yang tidak melindungi golongan miskin desa.

Bisa beri contoh lain?

Sampai sekarang tidak ada undang-undang yang mengatur kebijakan upah kerja buruh tani. Buruh industri besar bisa menuntut UMR karena memang ada peraturannya. Buruh tani tidak. Pemilik lahan bisa kasih upah sekecil mungkin untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya.

Ada yang berpendapat bahwa gaya hidup petani miskin juga menjadi sebab kemiskinan mereka sendiri, menurut Anda?

Saya kira banyak yang berpandangan seperti itu. Itu cara pandang khas pendekatan modernisasi. Kemiskinan seseorang atau sekelompok orang karena mentalitas mereka sendiri. Orang miskin malas bekerja, tidak bekerja keras, tidak biasa menabung, dan sebagainya. Kalau kita sebagai orang yang dibesarkan di kota turun ke desa kemudian melihat orang miskin bermalas-malasan ngobrol ngalor-ngidul sesama tetangga, tidur di siang hari, atau mengerjakan sesuatu yang kurang berarti, kita langsung menghakimi mereka sebagai segerombolan orang malas yang menjadi miskin karena diri mereka sendiri. Mungkin ada juga kasus seperti itu. Tapi kalau kita cermati pekerjaan di pedesaan itu berjangka waktunya. Dari musim tanam hingga panen hanya sedikit pekerjaan yang bisa diperoleh dari lahan pertanian. Kalaupun ada biasanya hanya membutuhkan sedikit orang. Untuk pekerjaan lain orang harus punya modal atau jaringan. Tidak semua orang punya uang untuk dagang atau punya kenalan tukang untuk jadi kuli bangunan. Tidur banyak dan makan sedikit. Itu strategi orang miskin di desa. Tidur bisa menunda lapar. Banyak penelitian pedesaan menemukan kenyataan seperti itu. Orang bermalas-malasan bukan karena malas, tapi strategi menghemat kalori. Jangan bayangkan semua orang desa bisa makan tiga kali sehari. Ada yang justru sering tidak makan tiga hari berturut-turut. Kemiskinan sebagian orang di pedesaan itu parah.. Parah sekali. Dan kita, orang kota, tidak melihatnya karena terbiasa dengan gambaran desa dari buku sekolah tentang rumah nenek di desa berbukit hijau nan damai yang orangnya ramah saling tolong dan gotong-royong. Bohong itu.

Jadi, solusi yang Anda ajukan untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan seperti apa?

Saya tidak terlalu sepakat dengan kalangan marxis yang mengajukan revolusi sebagai jalan keluar. Revolusi hampir selalu merugikan orang miskin juga. Kita lihatlah revolusi Bolsheviks, kelakuannya revolusioner Khmer Merah, atau kelakuan pemberontak Maois di Nepal. Semuanya nyiksa orang miskin juga. Tapi kalau orang mlarat tambah banyak dan kemlaratannya tambah parah, ideologi-ideologi radikal mudah tumbuh juga. Jadi negara harus berperan penting dalam soal pengentasan kemiskinan lebih kuat lagi. Kebijakan-kebijakannya harus bepihak pada golongan miskin. Seperti contoh tentang upah buruh tani. Peraturan mengenai hal ini harus dibuat untuk menjaga agar petani kaya tidak semena-mena mengeksploitasi buruh tani. Buat juga aturan, misalnya, yang melindungi petani miskin dari praktek ijon dan lintah darat. Buat pula aturan tegas soal itu, dan beri solusi buat masalah pinjaman buat orang miskin. Kalo bisa jerat itu tukang ijon dan lintah darat dengan hukum. Selain itu lembaga-lembaga agama, seperti zakat juga harus digalakkan untuk melindungi orang miskin desa dari keterpurukan ke lapisan lebih bawah lagi. Zakat diorganisasi bukan untuk membangun masjid saja dong, tapi yang utama membantu mereka yang fakir dan miskin. Lembaga pengumpul zakat jangan dijadikan sumber nafkah, tapi untuk membantu orang fakir-miskin, bukan cuma yang ada di kota, tapi juga di desa-desa. Ulama juga harus didorong untuk menjadi pembela rakyat miskin.

Kemajuan Penegakan Hak Asasi Manusia Masih Omong Kosong

“…Maka kalau memang semua ini merupakan konsekuensi perwujudan iman saya, yaitu kemanusaiaan yang adil dan beradab, dan sekarang itu berarti secara nyata saya akan di lemparkan ke balik jeruji penjara, menjadi bagian dari tumpukan para korban, saya siaga dan ikhlas. Memang saya merasa lemah, namun saya tak sudi tunduk mengabdi pada ketakutan. Karena ketakutan adalah sumber kekerasan dan kedosaan. Semoga belas kasih Allah yang mengampuni kita semua, menjadi hati nurani bangsa” (Romo Sandyawan, disampaikan sebagai pledoi kasus 27 Juli 1996)

Sempat menjadi tersangka akibat tuduhan memberikan suaka bagi narapidana politik kasus 27 Juli 1996 (pembakaran kantor DPP PDI) – Budiman Sudjatmiko, dkk – tak membuat Romo Sandyawan gentar untuk terus membela masyarakat marjinal dan menegakan Hak Asasi Manusia di bumi Indonesia.

Pastor yang bernama lengkap I. Sandyawan Sumardi, SJ ini dilahirkan di Jeneponto, Sulawesi Selatan, 23 November 1958. Lulus dari SMA Seminari Mertoyudan pada tahun 1977. Bergabung dengan Serikat Jesuit dan ditasbihkan menjadi Imam di Solo tahun 1988. Dia juga pernah menjalani pendidikan sosial di Filipina dan Visiting Scholar pada Human Rights Center, University of California, Berkeley, Amerika Serikat.

Dianugerahi Yap Thiam Hien award – penghargaan bagi para pejuang kemanusiaan – tahun 1996 dan Kelirumologi yang disponsori Jaya Suprana pada 2005. Perhatiannya pada persoalan-persoalan kemanusiaan ditunjukan dengan keanggotaannya pada beberapa Organisasi Non-pemerintah (Ornop) seperti Institut Sosial Jakarta (1990-1999, menjabat sebagai direktur), Majelis Pusat PBHI, dan sekolah alternatif Sanggar Ciliwung/Ciliwung Merdeka (pendiri dan penanggungjawab, 2000-sekarang).

Jumat, 9 November 2005, betempat di Sanggar Ciliwung, Bukit Duri, Jakarta,pria yang selalu menggunakan topi ini menyampaikan pendapat dan pemahamannya seputar permasalahan kemanusiaan dan keagamaan pada Muhammad Kholikul Alim. Berikut petikan wawancaranya.

Apa yang mendasari pilihan Anda untuk bergelut dengan permasalahan Hak Asasi Manusia?

Dari rasa sayang kepada orang-orang sederhana, terutama anak-anak. diawali dengan memberi kesempatan pada anak-anak untuk mendapatkan pendidikan alternatif. Dari ketersentuhan manusiawi dengan masyarakat pinggiran, kemudian saya merefleksikan bahwa di negeri ini dan hampir di seluruh belahan dunia ada kelompok besar masyarakat yang miskin. Bukan karena kesalahan mereka sendiri, tetapi karena mereka mengalami ketidakadilan. Mereka dijauhkan dari akses ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan, sehingga ketika mencari nafkah mereka mengalami banyak kendala. Masyarakat termarjinalkan inilah yang bertahun-tahun saya berusaha untuk menemani survival system-nya. Saya mengorganisasi mereka untuk mengalang solidaritas diantara masyarakat itu. Lalu mendampingi proses belajar daya kritis masyarakat, terutama anak-anak dan remaja. Saya juga mengalang gerakan swadaya mereka untuk bisa menghadapi kesulitan hidup.

Keanggotaan Anda dalam Serikat Jesuit yang memang terkenal dekat dengan realitas sosial masyarakat, apa hal tersebut juga mempengaruhi gerak kemanusiaan Anda?

Ya, tentu saja ada. Saya mengalami latihan rohani bertahun-tahun dalam Serikat Jesuit. Mulai dari pendidikan dasar, retreat 30 hari, sampai proses on going formation (menjadi yang terus-menerus-red). Saya belajar dengan prinsip-prinsip dasar Jesuit, terutama yang berkaitan dengan cara pengambilan keputusan bijaksana dalam situasi yang berat. Lalu juga prinsip bagaimana kita menggunakan sarana sejauh dibutuhkan saja. Apalagi General Jesuit mempunyai program yang dinamakan Promotio Justicie, yaitu penegakan keadilan dan penegakan iman.

Menurut Anda perkembangan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sudah sejauh apa?

Memang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa bulan lalu mengatakan bahwa kondisi Hak Asasi Manusia saat ini di Indonesia sekarang jauh lebih baik, menurut saya itu omong kosong. Karena, pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, bahkan yang masuk dalam kategori crimes against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) dalam arti kekerasan politik dan kekerasan negara yang eskalasi dan korbannya begitu massif, serta dilakukan secara terencana, tidak ditindaklanjuti.

Contohnya?

Konflik bersenjata di Aceh, Ambon, Maluku, Papua, dan sekarang Poso. Jangan lupa juga tragedi Mei 1998 yang terjadi di tengah kota Jakarta yang korban meninggalnya mencapai 1188 orang. Disana jelas-jelas ada keterlibatan aparat negara melalui operasi militer. Walaupun sudah ada tim pencari fakta dimana saya sendiri masuk di dalamnya bersama Dai Bachtiar (sewaktu masih menjabat Kapolri), Marzuki Darusman, Asmara Nababan, ternyata tidak ada tindak lanjutnya sama sekali. Pengadilan HAM di Timor-Timur dan Abepura juga nol besar, justru dibebaskan semua. Di Abepura ada 22 tersangka, yang diajukan hanya dua, itupun dibebaskan. Padahal membunuh sekian banyak orang.

Dan kita lihat saja, Human Right Defender Indonesia yang paling termasyhur, Munir. yang dibunuh karena terlalu vokal. Sampai sekarang kasusnya dimentahkan. Tak ada tindak lanjutnya sama sekali. Memang presiden membentuk Tim Pencari Fakta, namun ketika harus menyentuh Badan Intelejen Negara (BIN) tak ada keberanian dari dia (SBY-red)

Selain kekerasan politik seperti yang terjadi terhadap Munir, adakah bentuk kekerasan lain yang masih kuat di negeri ini?

Kita tahu bahwa kekerasan politik juga bercampur dengan persoalan terorisme bom. Ada juga indikasi keterlibatan aparat Negara dalam kasus ini. Meskipun selalu dikatakan Jamaah Islamiyah atau dr. Azahari, namun pada masa-masa investigasi awal saat terjadi peristiwa bom Bursa Efek Jakarta dan bom natal ditangkap beberapa aparat kemanan dari Angkatan Darat, namun dilepas kembali.

Berarti Anda berpendapat bahwa peran Negara sangat lemah dalam penegakan HAM?seharusnya seperti apa Negara bertindak menurut Anda?

Lemah sekali, dalam arti kemauan politik. Mestinya problem HAM ini diaudit secara menyeluruh oleh Negara, untuk dilihat prioritas mana yang harus dipenuhi. Misalnya saja kasus pembunuhan Munir, ini sudah mendapatkan surat dukungan solidaritas internasional dari berbagai Negara. Tidak hanya dari Amerika, tapi juga tokoh-tokoh kemanusiaan Eropa dan Afrika juga menyampaikan solidaritas yang luar biasa. Gilanya, sampai detik ini tidak ada tindak lanjut terhadap investigasi.

Banyak yang mengaitkan gerakan Anda dengan konsep Teologi Pembebasan yang banyak berkembang di Amerika Latin, pendapat Anda?

Sederhana sekali. Tiap Imam Katolik yang belajar teologi pasti pernah belajar (teologi pembebasan-red) pada dekade-dekade setelah munculnya teologi pembebasan. Teologi pembebasan selalu berarti jamak. Teologi-teologi pembebasan tidak selalu berasal dari Amerika Latin, ada juga dari Asia. Kita punya teologi pembebasan sendiri di Indonesia yang oleh alm. Romo Mangun disebut Teologi Pemerdekaan. Kita ingin membebaskan masyarakat yang miskin-tertindas dari segala kungkungan tadi. Saya kira tujuan kemerdekaan Indonesia juga seperti itu, bukan hal yang luar biasa lah.

Relevankah konsep teologi pembebasan dengan kondisi sosial-politik-budaya masyarakat Indonesia?

Sangat relevan, namun konteks kulturalnya harus lebih kuat. Setiap orang, terutama yang miskin-teritindas dapat kita jadikan partner untuk menjalankan proyek keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Di Indonesia konsep ini sangat relevan, karena persis disini gereja masih tinggal di sarang-sarang elitis. Gereja masih berbentuk institusional atau lembaga, yang tercitrakan tingal di gedung, paroki, kolese. Representasi gereja seperti imam, suster, dan lainnya, kurang membaur di masyarakat.

Tapi mengapa sampai saat ini Teologi Pembebasan masih jarang diterapkan disini?

Problemnya adalah kita tidak bertitik tolak dari manusia. Ada ajaran lalu kita implementasikan. Seharusnya kita bertemu dengan manusia, kontekstual, lihatlah manusia itu apa adanya, dalam kondisi seperti apa, dan kita bereaksi. Baru kita bertanya pada ajaran gereja, kitab suci, bahkan ilmu-ilmu, untuk mengkritisi kondisi itu kemudian mencari solusinya. Selalu gerakan pembebasan ini merupakan gerakan kultural. Saling berkerjasama, berdialog secara intensif dengan kepercayaan lain, bahkan agama lain.

Anda tadi menyinggung tentang kekurangmembauran kalangan agamawan. Hal tersebut lebih bersifat personal atau institusional?

Saya tidak setuju dengan sebutan oknum. Seperti kalau ada militer yang merampok dan disebut oknum. Misalnya saja perjalanan ke Aceh. Sudah menjadi rahasia umum, kalau kita lewat jalan darat dari Medan ke Meulaboh pasti akan dicegat oleh Brimob dan Angkatan Darat yang meminta uang. Kalau tidak memberi atau macam-macam akan dipukul, atau ditembak bahkan. Apakah itu bisa dibilang oknum?saya kira tidak. Itu sistem. Seperti juga dalam gereja. Kalau oknum banyak sekali itu berarti sistem. Secara institusional memang masih lemah (gereja-red), itu harus diakui dengan rendah hati. Karena gereja itu sekarang wujudnya bukan gereja yang mulutnya mengangga besar, yang pandai berkhotbah. Tapi gereja yang bertindak. Gereja yang mendengar. Sudah tidak waktunya lagi seperti itu. Dan tindakan-tindakan itu mesti tindakan kemanusiaan. Jangan bertindak untuk berdakwah saja, berpikir untuk mengkristenkan orang secara formal. Dengan kita bertindak secara kemanusiaan, independen, tanpa pandang bulu, itu kita sudah melakukan gerak kesaksian hidup kristiani yang benar. Jeleknya gereja, kalau bergerak harus atas nama gereja. Pakai bendera gereja, tepuk-tangan, nyanyi-nyanyi lagu gereja. Itu yang membuat kita ditolak di masyarakat

Kesalahan tersebut terletak dalam struktur atau sistem pendidikannya?

Sistem pendidikannya, terlalu elitis. Padahal kalau otentik tidak begitu. Yesus dulu mengajari para murid dengan berjalan-jalan, tidak di dalam gedung. Dia memberikan kesaksian sewaktu ada banyak orang munafik, berbohong, dan menaruh prasangka. Yesus dalam kerumunan mengambil anak kecil kemudian didudukkan di pangkuan. “Jadilah seperti anak ini”.

Kehidupan beragama di Indonesia masih sarat dengan konflik. Menurut Anda apa yang menyebabkan hal ini?

Memang itu gerakan fundamentalis dari agama lain yang lemah atau gerakan politik. Tapi di sisi lain itumerupakan kritik terhadap gereja yang terlalu introvert, bersembunyi di dalam menara gading. Sejak dulu sudah diteriakan oleh Romo Mangun dan saya. Bahkan delapan tahun lalu ketika saya diminta menjadi penasihat uskup-uskup di KWI, saya sudah bilang gereja harus membantu Aceh. Justru karena Aceh itu mayoritas muslim. Dan untuk menjalankan syariat Islam disana pun menjadi tugas kita untuk membantunya.

Sedikit cerita tentang gerakan Anda di Aceh

Saya dan teman-teman ketika berlaku Daerah Operasi Militer sudah masuk ke Aceh dengan gerakan-gerakan kemanusiaan. Ketika terjadi gempa dan Tsunami kemarin, dua hari setelah kejadian kami langsung mengirimkan orang kesana. Mulai dari Sanggar Ciliwung ini kita menumbuhkan panggilan solidaritas, lalu kita kumpulkan relawan sekitar 40 orang, diberangkatkan secara bergelombang. Sampai sekarang berarti sudah setahun. Kita mulai dengan bantuan darurat kemanusiaan. Menolong yang luka, mengangkat mayat, membersihkan puing-puing. Kita mendirikan 13 posko di sentra-sentra pengungsi. Masuk ke daerah yang paling parah, Meulaboh hingga Tenom.  Kita bekerja dengan prinsip yang sederhana: independen, non-partisan, non-sektarian, sungguh untuk menolong korban tanpa pandang bulu layaknya Palang Merah. Dan gerakan ini samapi bulan Maret.  Akhirnya kita juga terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. Di perkampungan nelayan Kuala Tuha, Aceh Barat dekat Meulaboh, kita membangun 126 rumah, 1 sekolah 6 kelas yang cukup besar, 1 masjid, 1 meunasah, dan klinik. Sekarang pembangunannya sudah mencapai 90 persen.