Requiem

Indonesian Idol dan Pilkada Jakarta

Yang satu sudah berakhir, lainnya masih berlangsung. Indonesian Idol dan Pilkada Jakarta. Sekilas, keduanya nampak berbeda. Kalau dilihat dan lalu dipikir lagi ternyata banyak kesamaan.

1. Keduanya merupakan pertunjukan adu kebolehan untuk meraih dukungan. Idol unjuk gigi dengan menghibur pemirsa melalui suara dan koreografi yang apik. Dua hal tersebut berpengaruh besar, selain muka yang aduhai, dalam menarik dukungan. Cagub dan Cawagub tak mau ketinggalan. Mencoba meraih simpati dengan kebolehan umbar janji. Kalau di idol lirik nomor dua setelah suara, untuk Pilkada pitch control dkk tak lebih penting dibandingkan keindahan lirik. Dari awal sampai reff isi nyanyian Cagub dan Cawagub ya cuma janji. Bebas banjir, anti macet, sampai pelestarian budaya. Langsung naik ke tangga lagu nomor satu tanpa perlu jadi bubbling under video seperti para pendatang baru di MTV Ampuh.

2. Peran serta pemilih ditonjolkan. Bermacam slogan digunakan untuk menyukseskan hal ini. Pilkada punya kalimat “suara lo ngaruh banget’. Sedangkan Idol mencobanya dengan kalimat “ingat Anda yang memilih dan Anda yang menentukan”, yang dibacakan host mereka—Daniel dan Ata.

3. Pengamat punya peran yang tidak langsung. Titi DJ, Anang, Indra Lesmana, dan Jamie Aditya. Empat orang yang kadang jadi momok, tak jarang juga merangkul mesra para peserta Idol. Semuanya independen, jadi bisa berlaku seperti itu. Pengamat politik pun seperti itu. Lembaga seperti CSIS atau individu semisal Fadjroel Rachman punya peran yang kurang lebih sama seperti keempat orang juri Indonesian Idol. Pengamat boleh menilai, tapi pilihan tetap di tangan pemirsa dan masyarakat.

4. Isu kesukuan jadi hal yang penting. Mereka yang mendukung Wilson menjadi The Next Indonesian Idol seringkali membawa spanduk yang bertuliskan daerah asal Wilson, Maluku. Nah, kalau di Pilkada Cagub berusaha merangkul tokoh-tokoh aseli Betawi, atau setidaknya mereka yang punya aura Betawi. Anak dari Benyamin Syueb, rombongan keluarga Doel (Rano Karno, Mandra, Basuki, dsb), dan terakhir Bajaj Bajuri (Nani Wijaya dan Mat Solar). Sentimen kedaerahan masih dianggap efektif untuk menjaring massa.

5. Menggunakan simbol dan ruang yang berkaitan dengan Agama. Kedua Cagub yang bertarung sering menebar rayuan dalam ruang dan waktu yang berkaitan dengan agama. Sosialisasi visi dan misi dalam masjid, itu berita terakhir yang saya baca di surat kabar. Agak berbeda dengan kasus Idol. Orangtua Wilson dan Rini, dua kontestan di Grand Final, menyebut nama Tuhannya masing-masing—Yesus dan Allah—di akhir pesan yang disampaikan untuk anaknya.

Fauzi Bowo datang di Result Show Indonesian Idol yang baru selesai beberapa menit sebelum saya menulis. Seperti yang pernah dilakukan Amien Rais dengan mendatangi konser Iwan Fals di Trans TV ketika masa kampanye Pilpres 2004, tujuannya satu: menebar jaring pesona pada para pemilih. Kesan politis kehadiran Foke—panggilan achrab Fauzi Bowo—coba dikurangi dengan disandangnya jabatan Wakil Gubernur, bukannya Calon Gubernur. Setidaknya itulah yang dibacakan Host.

Indonesian Idol 2007 telah berakhir dan melahirkan Rini sebagai ‘idola baru Indonesia’. Pilkada baru tahap kampanye dan masyarakat masih harus menunggu siapakah ‘idola baru Jakarta’? Kita tunggu setelah rayuan gombal dan omong kosong demokrasi berikut ini! Bogor, 29 Juli 2007 Selepas Result Show Grand Final Indonesian Idol

Mengangkat Feminisme, Melawan Kekurangan Air: Secuil Gagasan Vandana Shiva

Dunia kekurangan air. Petaka ini sebenarnya sudah lama terjadi di berbagai belahan dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mahfum dan menjadikan Coping With Water Scarcity, the Chalengge of the Twenty-first Century sebagai tema Hari Air Dunia tahun ini.

Tepat dua minggu sebelum Hari Air Dunia diperingati, 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Perayaan ini merupakan momen bagi berbagai gerakan wanita untuk merefleksikan perannya dalam

Air dan Dunia. Dua hal yang bertemu padu dalam percik pemikiran dan tindakan seorang filsuf, fisikawan, ekofeminis, sekaligus pendiri gerakan Diverse Women for Diversity Vandana Shiva. Berbagai studi dan gerakan yang dilakukannya, tidak hanya di India sebagai tanah airnya tapi juga di belahan dunia lainnya, menekankan pentingnya prinsip feminim dalam membaca berbagai petaka alam akibat pembangunan.

Air sebagai sumber daya alam merupakan unsur penting dalam proses produksi. Penggunaannya secara berlebihan, dalam pandangan Vandana Shiva, mengakibatkan berkurangnya pasokan air dan berbagai kerusakan alam lainnya. Pembangunan kapitalistik a la Barat yang meninggalkan prinsip-prinsip feminim merusak alam sebagai sebuah kesatuan.

Secuil Gagasan Vandana Shiva

Feminisme berangkat dari kesadaran akan ketidaksetaraan terhadap kaum perempuan. Sebagai sebuah teori perubahan sosial kemunculannya merupakan kritik atas teori pembangunan yang berkembang pada akhir tahun 70-an. Beragam perspektif ditawarkan feminisme untuk menganalisis penyebab ketidaksetaraan yang diderita kaum perempuan. Keragaman yang kemudian menghasilkan bentuk-bentuk tindakan perlawanan yang berbeda pula.

Feminisme liberal memandang ketertindasan perempuan diakibatkan kurangnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Ketidakikutsertaan perempuan dalam proses pembangunan dengan sendirinya akan mengakibatkan gagalnya proses tersebut. Maka dari itu, gerakan yang dibangun oleh feminisme liberal menekan pentingnya partisipasi yang adil dalam sistem yang sudah ada, bukan merubah sistem itu sendiri. (Fakih 2001:147-151)

Sementara itu, Feminisme Marxis beranggapan bahwa ketertindasan perempuan diakibatkan oleh perubahan dalam organisasi sosial dalam harta dan kekayaan. Perubahan cara manusia mengorganisasi alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya—perempuan memiliki andil juga di dalamnya—mengakibatkan ketertindasan perempuan. Karya Engels Asal-usul Negara dan Kepemilikan Pribadi banyak dirujuk oleh aliran ini.

Vandana Shiva bukanlah seorang feminis liberal ataupun Marxis. Namun, seperti feminisme Marxis dia menolak pembangunan yang kapitalistik. Ilmu pengetahuan modern yang dicetuskan bapak pengetahuan modern Francis Bacon dituding menjadi cikal-bakal pembangunan bercorak kapitalistik yang meminggirkan perempuan dan sifat-sifatnya dalam proses produksi. Tak salah jika kemudian Shiva menyebut ilmu pengetahuan modern sebagai proyek patriarki barat.

Kapitalisme menekankan produktivitas yang tinggi atas penciptaan berbagai komoditi. Penggunaan sumber daya alam terus dinaikkan ke tingkat yang paling efisien dengan penciptaan-penciptaan teknologi terbaru. Cara-cara produksi tradisional ditinggalkan karena dianggap tak efisien sehingga tak mampu menghasilkan laba yang tinggi.

Vandana Shiva menyebut cara produksi seperti itu sebagai pembangunan yang timpang karena melanggar integritas sistem-sistem organik yang saling berkaitan dan bergantung (Shiva 1997:7). Alam dilihat sebagai objek yang pasif dan bisa ditundukkan semaunya demi mengejar keuntungan semata.

Permasalahan Air

Air sebagai bagian dari alam dan sumber daya penting bagi proses produksi termasuk objek yang coba ditundukkan oleh corak produksi kapitalisme. Sungai dibendung, air tanah disedot oleh pompa-pompa berkekuatan besar, hutan sebagai daerah tangkapan air digunduli oleh proyek-proyek pembangunan bernilai jutaan dolar. Hujan dianggap sebagai sesuatu yang datang begitu saja dan segera memerbarui air yang hilang akibat penggunaan secara besar-besaran untuk produksi komoditi.

Disitulah letak kesalahan besar pembangunan. Menurut Shiva (1997) air tak dapat diperbesar atau dibangun. Ketersediaan air di bumi merupakan kesatuan yang dibatasi oleh siklus air. Bendungan yang dibangun untuk mengairi lahan-lahan perkebunan mengonsentrasikan air di satu tempat. Hal ini menyebabkan penggenangan di satu titik dan mengurangi pasokan air tawar ke laut yang bisa menyebabkan erosi akibat kadar garam yang terlalu tinggi.

Penebangan hutan-hutan secara besar-besaran untuk kemudian dijadikan lahan pertanian tanaman perdagangan merusak daerah tangkapan hujan alami yang berfungsi dalam siklus air. Usaha untuk memperluas perkebunan kelapa sawit di pelosok Sumatra dan Kalimantan tanpa disadari menyerap air secara berlebih karena karakteristik tanaman ini yang haus air. Penciptaan biodiesel—dengan kelapa sawit sebagai bahan mentahnya—yang ramah lingkungan ternyata menyebabkan dampak ekologis merusak.

Terganggunya siklus air juga menyebabkan kesengsaraan perempuan. Teknologi-teknologi penyerapan air seperti pompa menyingkirkan perempuan dari pekerjaan sebagi pengambil air. Sementara itu di daerah dimana pompa belum digunakan, kekeringan menyebabkan perempuan harus berjalan lebih jauh mencari sumber air karena sumber air yang lebih dekat sudah tak bisa diharapkan lagi.

Ketersediaan air juga berkaitan dengan tingkat kemiskinan. Seperti kita tahu kebanyakan rakyat miskin dunia hidup di pedesaan dan mengantungkan hidupnya dengan bertani. Penyediaan air untuk irigasi pertanian merupakan jalan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Untuk banyak negara Afrika pertanian merupakan prinsip penting bagi perkembangan sosial (brosur Perserikatan Bangsa Bangsa untuk Hari Air Dunia 2007).

Kenyataan sebaliknya terjadi di Ethiopia, pembangunan sarana pengairan justru mengakibatkan bencana bagi masyarakat pribumi. Pembangunan bendungan yang didanai Bank Dunia justru mengairi perkebunan tebu, kapas, dan pisang milik perusahaan-perusahaan kaya Ethiopia, Belanda, Italia, Israel, dan Inggris. Akibat dari pembangunan tersebut adalah kekeringan di bagian hilir dan banjir yang melanda bagian hulu. Pekerjaan masyarakat asli seperti kaum Afar yang penggembala menjadi terganggu dan kekeringan yang terjadi di tahun 1972 mengakibatkan kematian sekitar 30 persen populasinya (Shiva 1997:245-246)

Millenium Development Goals

Hal yang dituding oleh PBB menyebabkan kelangkaan air adalah pertumbuhan penduduk yang tak seimbang dengan persediaan air dan perubahan iklim. Untuk mengatasinya PBB menelurkan gagasan peningkatan investasi untuk penyediaan akses air dan sanitasi demi menyukseskan Millenium Development Goals (MDG) yang akan berakhir pada tahun 2015.

Perempuan menjadi aspek penting dalam ketersediaan air. Pasal 3 Millenium Development Goals, Water and Women menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan kunci sukses pembangunan, yang tentunya berkaitan dengan ketersediaan air. Di sisi lain, perempuan adalah bagian mayoritas dari kemiskinan akibat rendahnya akses terhadap pendidikan formal (pasal 1). Maka, akses perempuan terhadap pendidikan merupakan hal utama untuk mengakhiri lingkaran kemiskinan (pasal 3).

Di Indonesia sendiri, angka melek huruf perempuan masih dibawah jumlah laki-laki yang melek huruf dan rata-rata melek huruf nasional. Partisipasi murid perempuan dalam kurun 10 tahun belakangan hanya 49 persen dibanding lelaki. Angka tersebut terus menurun seiring naiknya jenjang pendidikan—46 persen SMP, 41 persen SMA, dan 33 persen di tingkat Universitas (Jurnal Perempuan No. 42, 2005).

Dari data di atas ketidaksetaraan gender dalam akses pendidikan memang masih terjadi di Indonesia. Untuk itu, kesetaraan pendidikan memang perlu diusahakan.

Yang menjadi pertanyaan, pendidikan macam apa yang akan diusahakan? Merujuk pandangan Shiva pendidikan gaya barat justru menghasilkan pembangunan yang maskulin dan menyingkirkan prinsip-prinsip alam yang feminin. Pandangan reduksionis memaksakan pada perempuan, masyarakat non-barat dan bahkan pada alam, peran-peran dan bentuk kekuasaan yang berorientasi pada laki-laki. Maka, ketiganya—perempuan, masyarakat non-barat, dan alam—menjadi serba kekurangan (Shiva 1997:7). Pengetahuan tradisional masyarakat asli dalam mengorganisasi alam justru lebih terbukti mampu mencegah bencana ekologis.

Hal lain yang juga perlu dipertanyakan adalah investasi yang akan digalakkan dalam penyediaan akses terhadap air dan sanitasi. Fakta yang terjadi sekarang investasi justru seringkali berujung pada privatisasi yang menyempitkan akses terhadap sumber-sumber kehidupan yang penting atau bahkan menyebabkan bencana kemanusiaan seperti yang terjadi di Ethiopia. 

Lalu, masihkah kita harus optimis permasalahan kekurangan air, kesetaraan gender, dan kemiskinan akan terhapuskan dari lembar hitam sejarah dunia pada tahun 2015, sementara cara-cara penyelesaian yang digunakan justru mengakibatkan masalah-masalah yang sekarang harus kita hadapi?

Menolak Pakaian Adat Jawa

“Budaya lokal ada karena kita ada,” ujar teman saya via SMS. Dia membalas pesan singkat yang sebelumnya saya tulis dan kirim padanya. Tulisannya: “Fuck, gw harus pake baju Jawa lagi.”

Memakai baju Jawa, basahan atau entah apa itu namanya, adalah bencana dibalik kegembiraan hari pernikahan. Untung saja selama ini saya masih menjadi pemeran pembantu, jadi tak perlu repot pake baju manten pria yang dadanya terbuka itu (bikin masuk angin dan bau badan bakal kecium, sumpah!). Sementara itu dua orang kakak ipar lelaki saya harus menghabiskan waktu lebih dari dua jam di kamar rias untuk dipermak layaknya pemain ketoprak.

Riasan pernikahan a la Jawa memerhatikan hingga detil riasan. Misalnya saja letak keris harus seperti apa, mengarah ke mana (tapi belakangan ini konon sudah mulai ditinggalkan dan kehilangan filosofinya). Sudah begitu, ketatnya jarik (kain yang membungkus pinggang hingga mata kaki) membuat pemakainya sulit bergerak, bahkan untuk duduk sekalipun; Selop (sandal yang ujungnya runcing) sama sekali tak nyaman seperti sepatu kets yang biasa saya pakai ke kampus; blangkon (topi) yang keras kadang membuat garis beralur mengitari kepala; baju berlapis memaksa tubuh mengeluarkan keringat lebih banyak. Untung saja tak ada kitab suci yang menyebutkan bahwa mereka yang masuk neraka akan dipakaikan baju adat Jawa terlebih dahulu.

Saya pernah berkelakar pada saudara-saudara saya, ingin memakai baju adat khas Papua saja jika kelak menikah. Waktu untuk merias lebih sedikit dan semilir pula. Tapi, saya yakin sembilan puluh dua persen kelakar itu tak akan diamini. Dua persen sisa kemungkinan bisa terjadi kalau-kalau saya punya alasan kuat. Jadi, sekarang saya coba-coba cari alasan serealistis mungkin untuk keluarga saya yang adat Jawa-nya hingga ke tulang sumsum.

Sulit juga ternyata cari alasannya. Banyak sebenarnya, tapi kemungkinan besar ditolak oleh kekolotan keluarga. Salah satu alasan yang saya temukan dan punya kemungkinan paling besar untuk ditolak yaitu: pakaian Jawa adalah hasil budaya feodalisme yang menghisap keringat petani miskin. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya begini kira-kira. Kita bandingkan pakaian Jawa yang rumit dan Papua yang simpel. Jawa menggunakan banyak kain, sedangkan Papua tidak. Hal itu bisa terjadi karena:

1. Jawa memiliki banyak tempat yang memroduksi kain, Papua tidak. Bahkan mungkin kain adalah hal yang asing dan aneh. Ini bisa terjadi karena pembagian kerja daerah Jawa yang jauh lebih maju dibanding Papua. Ada petani yang meladang, tukang mbatik yang mencipta kain bermotif, pedagang yang menjual komoditi, dan sultan serta Raden-raden lainnya yang ongkang-ongkang kaki dan main burung. Dalam masyarakat suku pembagian kerja belum sespesifik itu. Kebanyakan kerja harian—seperti berburu, menyadap, meladang—bisa dilakukan oleh semua anggota suku.

2. Beban kerja yang berbeda dalam pembagian kerja. Pembagian kerja ada karena ada kelebihan produksi, sehingga ada sebagian orang yang bisa hidup tanpa harus memroduksi makanannya dengan tangan sendiri. Mereka itulah yang selanjutnya punya waktu luang untuk memikirkan bentuk baju Jawa lengkap dengan tetek-bengek penjelasan filosofisnya. Petani dikasih tanah tapi harus menyetor sebagian hasilnya pada orang-orang Kraton yang tak macul, nandur (menanam), dan manen di ladang. Sementara petani berpeluh di ladang, Raden Mas duduk angkuh mendengar gamelan atau menikmati tari-tarian. Di Papua yang menghasilkan pakaian sederhana tak ada anggota masyarakat yang punya waktu luang seperti kalangan Kraton. Jadinya tak ada mereka yang sempat memikirkan bentuk baju yang rumit.

3. Pakaian menunjukkan simbol kebangsawanan. Dahulu kala, sekitar dua dasawarsa awal abad ke-20, batik (yang sering digunakan sebagai jarik) sudah menjadi barang dagangan yang tersohor. Kegiatan produksinya berjalan lambat karena belum ditemukan teknologi batik cap—jadi harus teliti menggambar motif di atas kain yang sudah dicelup. Ketika teknologi cap ditemukan pembuatan batik menjadi lebih efisien dalam harga dan waktu pembuatan. Harga batik lebih murah dan mulai bisa dijangkau kalangan luas. Namun, kalangan Kraton menolak menggunakan batik cap karena orang banyak yang tak punya gelar kebangsawanan di depan namanya memakai batik tersebut. Bangsawan Jawa tetap kukuh memakai batik tulis yang lebih mahal. Hal itu menandakan dirinya sebagai kalangan yang tak sama dengan orang kebanyakan dan mampu membeli barang yang lebih mahal. Perbedaan tersebut juga terjadi di Papua. Cenderawasih adalah lambang kepala suku. Tapi biasanya kepala suku diangkat dengan pemilihan, entah itu adu kekuatan atau bentuk lainnya. Kemungkinan menjadi pemimpin tidak diturunkan secara garis keluarga, sehingga penindasan a la feodalisme Jawa tidak ada.

Jadinya, saya tak heran membaca Pramoedya yang menolak mengikuti adat Jawa ketika pernikahan anaknya. Sayang saja keluarga saya tak bepikir seperti beliau yang menolak feodalisme. Sekarang saya punya alasan buat teman saya yang SMS tadi: “Budaya adat (Jawa) ada bukan karena kita, tapi karena kalangan Kraton yang kerjanya leha-leha saja. Budaya adat perlu dicurigai datang dari mana.”

Bogor, 23-24 Maret 2007

Jadi Sarjana Bajingan atau Intelektual Sehat

Barusan saja saya pulang dari warnet. Mengirim beberapa surat elektronik untuk teman-teman dan sedikit iseng cari-cari bahan bacaan gratis yang bisa di-download. Tak banyak bahan yang saya dapat jika diukur secara kuantitas. Sebuah tulisan mengenai Kronstadt yang terus menjadi polemik panjang di sebuah situs dan sebuah buku elektronik rilisan Koalisi Anti Utang (KAU) berjudul Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia.

Sampai di kosan, istirahat, dan lalu sebentar menonton ulang film The Corporation. Selanjutnya membaca buku elektronik yang sejak tadi sudah memancing keingintahuan saya.

Buku tersebut berkisah bagaimana dua kapitalis besar Amerika, Rockfeller dan Ford, memasukkan gagasan liberalisme (khususnya ekonomi) dalam pemikiran intelektual kita (Indonesia) melalui jalur pendidikan formal seperti Cornell University, M.I.T (saya lupa kepanjangannya), Harvard, dan Berkeley, serta Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Baris ke baris berganti paragraf, emosi agak meninggi, tak melanjutkanlah saya membaca (baru sampai tiga-perempatnya) dan beralih semangat untuk menulis dan membagi sedikit kegalauan yang saya rasakan.

Dari Universitas-universitas yang saya sebut di atas muncul ilmuwan-ilmuwan yang pro-liberalisme seperti Emil Salim, Ahmad Sadli, Frans Seda (yang profilnya dimuat di Kompas dengan judul The Man from All Season bertepatan dengan hari ulang tahunnya), Boediono (menteri ekonomi zaman Megawati), Soedjatmoko, Selo Soemardjan (bapak Sosiologi Indonesia), Soemitro Djojohadikusumo (mantan menteri perdagangan dan dekan FEUI), serta banyak lainnya. Mereka semua (yang tergolong ekonom dijuluki Mafia Berkeley, lainnya saya tidak tahu) merupakan ilmuwan pro-IMF yang tak hentinya mendukung kebijakan utang luar negeri sebagai jalan bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Mereka yang dipuja-puji ketika Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi Orde Lama; mereka pula yang dituding (meskipun hanya sayup terdengar) sebagai biang kerok krisis ekonomi 1998. sebagai catatan saja, pemerintahan Orde Lama meninggalkan hutang luar negeri sebesar 6,3 milyar US Dollar dan membengkak menjadi 54 US Dollar selama 32 tahun pemerintahan Soeharto.

Selain melalui Universitas, gagasan liberalisme tersebut juga masuk dalam tubuh Seskoad yang merupakan rumah bersalin kebijakan militer Tentara Nasional Indonesia. Kurikulum yang diajarkan diajarkan di Seskoad diambil dari Sekolah Komando di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat. Selain itu, di Seskoad juga diajarkan aspek-spek ekonomi dalam pertahanan oleh Ahmad Sadli, dkk, dari FEUI (tak heran banyak militer yang punya perusahaan). Di sini juga bertemu Miriam Budiarjo, Selo Soemardjan, serta orang-orang PSI dan Masyumi untuk dijadikan konsultan militer. Tak hanya itu, 4000 tentara didikan Seskoad juga mendapat pelatihan di Fort Bragg, Amerika, pada tahun 1964.

Cerita-cerita di atas adalah bukti bagaimana liberalisme yang merupakan gagasan kapitalisme merasuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Tapi, seperti juga pendidikan kolonial melahirkan penggagas kemerdekaan seperti Tan Malaka, Iwa Kusumasumatri, Soekarno, dsb, universitas-universitas pro-liberalisme juga menghasilkan intelektual-intelektual Anti-kapitalisme. Dari Cornell lahir intelektual semisal George Junus Aditjondro yang data-data dan penelitiannya sering menggelisahkan kapitalis-kapitalis pribumi seperti keluarga cendana, Bakrie, dan JK. Data-data Cornell pula yang banyak berbicara siapa dalang sebenarnya dibalik peristiwa G30S.

Mengutip Chico Mendes, “seratus orang tanpa pendidikan adalah pemberontakan, satu orang berpendidikan adalah pergerakan,” seperti itulah pendidikan bertindak. Dan memang sudah seharusnya pendidikan membuka tabir gelap kesengsaraan masyarakat banyak saat ini. Bukan maksud saya membenarkan dan mendukung gagasan Vladimir Ulyanow mengenai Vanguard State yang didukung kaum intelektual, saya hanya menolak Hernando de Soto yang bicara “negara tak membutuhkan semua rakyatnya menjadi pintar.” Pendidikan yang benar, intelektual yang sehat harus berpikir tak hanya untuk dirinya atau segolongan kapitalis saja, tapi untuk kemakmuran rakyat banyak. Saya dan Anda yang membaca mudah-mudahan berpikir sama agar jika kelak beruntung kuliah di universitas-universitas yang saya sebutkan di awal tadi tak terjebak masuk dalam pekat jejaring pemikiran layaknya sarjana-sarjana brengsek penggagas kapitalisme.

Jatinangor, 19 Maret 2007

Tentang Impor Beras dan yang Dikorbankan

Kenaikan harga beras, kata Wapres, tak menguntungkan petani, tapi malah merugikan. Hal ini karena petani adalah masyarakat yang ikut membeli beras di pasar (Sindo, Minggu, 18 Februari 2007). Sungguh pandai berkelakar Wapres kita itu. Namun saya tak tertawa, malahan ingin bertanya darimana logika seperti itu bisa dia dapatkan? Si setan kumis lucu menganggap petani sebodoh dirinya. Menjual hasil produksi ke pasaran untuk membelinya lagi dengan harga yang lebih tinggi, petani paling bodoh pun tak akan pernah berpikir seperti itu.

Jika memang logika dagang JK seperti itu, bisa dipastikan seratus persen usahanya tak akan bisa berkembang sebesar sekarang. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, seorang produsen (boleh juga disebut kapitalis) seperti JK membeli untuk menjual demi mendapat keuntungan. Dalam kasus petani sebagai produsen, mereka menyewa lahan, membeli pupuk, bibit, dan pengairan, untuk kemudian menjual hasil panen lebih tinggi daripada biaya produksi yang digunakan. Jika biaya produksi yang dikeluarkan senilai dua juta rupiah, maka padi hasil panen harus dijual lebih dari dua juta. Saya yakin logika dagang sesederhana itu pasti dikuasai JK.

Tapi, mau ditutupi seperti apa pun kecerdasan JK sebagai kapitalis ulung tetap terlihat. ”Harga beras tak bisa disulap maka beras harus dilawan beras, bukan dengan yang lain karena itu pemerintah terpaksa mengimpor beras untuk mengamankan seluruh masyarakat termasuk petani,” tegas dia (JK) (masih dari Sindo Minggu). Kali ini logikanya benar. Harga komoditi selain ditentukan oleh biaya produksinya—seperti yang saya tulis di paragraf sebelumnya—juga ditentukan oleh hubungannya dengan komoditi yang sama. Beras lawan beras, tak bisa lawan gula. Kalau beras impor harganya lebih murah maka beras lokal mau tak mau harus bersaing dengan menurunkan harganya, meskipun rugi. Bila itu tak dilakukan maka beras lokal akan kalah bersaing dengan beras impor dan hanya akan berakhir digerogoti kutu di gudang penyimpanan.

Meskipun sempat ditolak oleh beberapa kepala daerah karena stok beras lokal masih mencukupi, toh impor beras dilakukan juga oleh pemerintah. Jadi, sebetulnya kebijakan impor beras bukan dikarenakan cadangan pangan yang tak mencukupi seperti yang seringkali didengungkan oleh para menteri dan negarawan lainnya. Lalu apa pasal sehingga impor beras dirasa penting? Jawabannya, seperti kata JK, ”harga beras bisa mencapai Rp 7.000 per kilogram. Akibatnya semua orang akan mengamuk.”

Stabilitas, itu intinya. Stabilitas dalam kapitalisme memang haus korban, khusunya darah dan keringat mereka yang tak bermilik.

Jatinangor, Februari-Maret 2007