Tentang Impor Beras dan yang Dikorbankan

Kenaikan harga beras, kata Wapres, tak menguntungkan petani, tapi malah merugikan. Hal ini karena petani adalah masyarakat yang ikut membeli beras di pasar (Sindo, Minggu, 18 Februari 2007). Sungguh pandai berkelakar Wapres kita itu. Namun saya tak tertawa, malahan ingin bertanya darimana logika seperti itu bisa dia dapatkan? Si setan kumis lucu menganggap petani sebodoh dirinya. Menjual hasil produksi ke pasaran untuk membelinya lagi dengan harga yang lebih tinggi, petani paling bodoh pun tak akan pernah berpikir seperti itu.

Jika memang logika dagang JK seperti itu, bisa dipastikan seratus persen usahanya tak akan bisa berkembang sebesar sekarang. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, seorang produsen (boleh juga disebut kapitalis) seperti JK membeli untuk menjual demi mendapat keuntungan. Dalam kasus petani sebagai produsen, mereka menyewa lahan, membeli pupuk, bibit, dan pengairan, untuk kemudian menjual hasil panen lebih tinggi daripada biaya produksi yang digunakan. Jika biaya produksi yang dikeluarkan senilai dua juta rupiah, maka padi hasil panen harus dijual lebih dari dua juta. Saya yakin logika dagang sesederhana itu pasti dikuasai JK.

Tapi, mau ditutupi seperti apa pun kecerdasan JK sebagai kapitalis ulung tetap terlihat. ”Harga beras tak bisa disulap maka beras harus dilawan beras, bukan dengan yang lain karena itu pemerintah terpaksa mengimpor beras untuk mengamankan seluruh masyarakat termasuk petani,” tegas dia (JK) (masih dari Sindo Minggu). Kali ini logikanya benar. Harga komoditi selain ditentukan oleh biaya produksinya—seperti yang saya tulis di paragraf sebelumnya—juga ditentukan oleh hubungannya dengan komoditi yang sama. Beras lawan beras, tak bisa lawan gula. Kalau beras impor harganya lebih murah maka beras lokal mau tak mau harus bersaing dengan menurunkan harganya, meskipun rugi. Bila itu tak dilakukan maka beras lokal akan kalah bersaing dengan beras impor dan hanya akan berakhir digerogoti kutu di gudang penyimpanan.

Meskipun sempat ditolak oleh beberapa kepala daerah karena stok beras lokal masih mencukupi, toh impor beras dilakukan juga oleh pemerintah. Jadi, sebetulnya kebijakan impor beras bukan dikarenakan cadangan pangan yang tak mencukupi seperti yang seringkali didengungkan oleh para menteri dan negarawan lainnya. Lalu apa pasal sehingga impor beras dirasa penting? Jawabannya, seperti kata JK, ”harga beras bisa mencapai Rp 7.000 per kilogram. Akibatnya semua orang akan mengamuk.”

Stabilitas, itu intinya. Stabilitas dalam kapitalisme memang haus korban, khusunya darah dan keringat mereka yang tak bermilik.

Jatinangor, Februari-Maret 2007

Comments

[andriani]

salam kenal
tulisannya sebagai calon wartawan, oke!